Anggota parlemen Inggris mendesak bank-bank besar untuk menjelaskan mengapa perusahaan kripto dan pembayaran terkait kripto masih dibatasi, diblokir, atau dianggap sebagai masalah yang enggan mereka sentuh, meskipun negara itu sedang menyiapkan rezim otorisasi kripto penuh untuk 2027. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan parlemen yang lebih luas mengenai apakah pembatasan perbankan menghambat sektor ini.
Pada 11 Agustus 2026, ketua bersama Kelompok Parlemen Semua Partai untuk Kripto dan Aset Digital (APPG) — Anggota Parlemen Buruh Gurinder Singh Josan CBE dan Lord Vaizey dari Didcot, anggota majelis tinggi dari Partai Konservatif dan mantan menteri ekonomi digital — mengirim surat "Kepada CEO" kepada pimpinan bank-bank terbesar di negara itu. Surat tersebut meminta penjelasan rinci tentang kebijakan masing-masing lembaga terhadap bisnis kripto dan aset digital.
Para anggota parlemen melaporkan menerima laporan yang konsisten tentang perusahaan yang menghadapi hambatan berulang saat mencoba membuka atau mempertahankan rekening bank. Mereka juga mencatat bahwa beberapa bank jalanan utama dan bank challenger telah memberlakukan batasan atau larangan langsung pada pembayaran dan transfer yang terkait dengan platform mata uang kripto. Lembaga yang sering disebut terkait pembatasan tersebut termasuk HSBC, Nationwide, NatWest, Santander UK, dan Starling Bank.
Dalam surat tersebut, ketua bersama menggambarkan akses ke fasilitas perbankan dasar berpotensi menjadi "salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan" bagi perusahaan kripto yang berbasis di Inggris. Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa layanan yang dibatasi dapat menghambat pengembangan perusahaan berlisensi dan menghalangi perusahaan internasional untuk berlokasi atau berinvestasi di Inggris.