Aturan draf ini menyusul putusan Pengadilan Tinggi tahun 2025 dalam kasus Standard Bank v SARB yang menemukan bahwa aset kripto berada di luar definisi hukum modal yang ada yang memerlukan persetujuan lintas batas, sehingga menciptakan celah regulasi. Menteri Keuangan Enoch Godongwana telah menandai perubahan yang akan datang dalam Pidato Anggaran Februari 2026. Regulasi yang diusulkan secara eksplisit membawa aset kripto ke dalam sistem manajemen aliran modal Afrika Selatan, sehingga transaksi kripto lintas batas tunduk pada rezim pengawasan yang sama dengan instrumen keuangan tradisional. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda hingga R1 juta (sekitar $55.000) atau penjara hingga lima tahun.
Berdasarkan manual tersebut, sebuah transaksi menjadi peristiwa lintas batas yang wajib dilaporkan ketika aset digital berpindah dari Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP) berlisensi lokal ke penyedia luar negeri, atau ketika aset ditransfer ke dompet pribadi non-kustodian yang berada di luar perimeter regulasi Afrika Selatan. Kerangka kerja ini memperkenalkan tiga kategori CASP yang berwenang dengan izin yang berbeda-beda, tetapi perusahaan residen sebagian besar akan dilarang memindahkan aset kripto melintasi perbatasan untuk impor atau ekspor modal. Pembayaran masuk dari dompet pribadi juga akan diblokir.