Upaya terbaru Senat untuk meregulasi aset digital terbentur sengketa etika yang dapat menentukan apakah RUU ini akan dibawa ke sidang paripurna. Partai Republik merilis draf revisi Digital Asset Market Clarity Act pada 22 Juli, tetapi tujuh senator Demokrat langsung menolaknya dengan alasan ketentuan etika belum cukup kuat.
RUU setebal 616 halaman ini akan membentuk kerangka federal untuk aset digital dan memperjelas pengawasan antara SEC dan CFTC. Bagian paling kontroversial melarang pejabat federal—termasuk presiden, wakil presiden, dan anggota Kongres—beserta pasangan mereka menerbitkan atau mensponsori aset digital demi imbalan. Pembatasan ini akan berakhir pada 20 Januari 2029.
Senator Cynthia Lummis, salah satu negosiator utama, menyebut bahasa etika ini sebagai “ketentuan etika paling komprehensif dan luas dalam sejarah.” Ia mengatakan RUU ini siap menerima masukan industri dan ia “senang” bisa mencapai titik ini. Namun, mekanisme penegakan menjadi titik api perdebatan.
Draf tersebut menyerahkan penegakan secara eksklusif kepada Departemen Kehakiman. Demokrat menginginkan jaksa agung negara bagian turut berperan, karena dinilai lebih terlindung dari tekanan politik. Senator Angela Alsobrooks menyebut model DOJ--saja sebagai “tawaran yang tidak serius” dan menegaskan tidak akan mendukung RUU dalam bentuk itu. Lummis membalas bahwa mengizinkan jaksa agung negara bagian mengajukan perkara adalah “garis merah” bagi Republik.