Titik krusial utama adalah ketentuan etika yang membatasi pejabat tinggi pemerintah untuk meraup keuntungan dari aset digital selama menjabat. Laporan kekayaan Presiden Trump pada 1 Juli menunjukkan pendapatan terkait kripto sekitar $1.4 miliar untuk 2025, yang memperkuat tuntutan Demokrat. Senator Chris Murphy, Chris Van Hollen, dan Jeff Merkley menggelar konferensi pers pada 14 Juli dan menyebut RUU tersebut sebagai "legislasi yang korup" serta menegaskan bahwa aturan ini harus secara langsung mengatasi apa yang mereka sebut sebagai "korupsi kripto Trump."
Pada 21 Juli, Presiden Trump menyetujui kerangka kerja etika yang dinegosiasikan dengan para senator Republik, termasuk Cynthia Lummis dan Bernie Moreno. Aturan tersebut akan melarang presiden, wakil presiden, anggota Kongres, hakim federal, dan pasangan mereka untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital demi mendapatkan imbalan selama menjabat, dengan pembatasan yang berlaku hingga 20 Januari 2029. Aturan ini juga mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menjual kepemilikan kripto mereka atau memasukkannya ke dalam blind trust yang memenuhi syarat.
Namun, rancangan penegakan hukum tersebut telah membuat RUU ini kehilangan satu suara penting dari Demokrat. Proposal tersebut menyerahkan penegakan hukum secara eksklusif kepada Department of Justice, tanpa memberikan peran bagi jaksa agung negara bagian. Senator Alsobrooks menyebut model khusus DOJ- tersebut sebagai "tawaran yang tidak serius" dan menyatakan tidak akan mendukung RUU dalam bentuk seperti itu. Mekanisme yang awalnya memungkinkan jaksa agung negara bagian untuk menuntut DOJ karena gagal menegakkan aturan telah ditarik oleh kubu Republik dalam sidang tertutup pada bulan Juni, sehingga menggagalkan kesepakatan yang hampir tercapai sebelumnya.